Gas Melon Sulit, Harga Melejit, Warga Menjerit dapatkan Gas LPG Subsidi 3 Kg

Gas Melon Sulit, Harga Melejit, Warga Menjerit dapatkan Gas LPG Subsidi 3 Kg

HALOINDONESIANEWS.COM, Batanghari-
Di Bulan Suci Ramadhan masih saja ada Warga kelangkaan gas LPG 3 kilogram, sehingga warga kesulitan untuk mendapatkannya. Kelangkaan gas melon tersebut terindikasi Adanya mafia gas yang sengaja mempermainkannya, bahkan pangkalan pangkalan lebih dominan menjual Kepada pengecer dengan harga tinggi, terlebih mendekati hari raya idul Fitri, dimana warga akan banyak menggunakan gas untuk memasak dan lainya.

Tidak hanya kelangkaan gas LPG 3 kg, mirisnya warga harus berjibaku mencari gas melon, walaupun ada harga yang diperolehnya jauh dari kata normal. Hampir disetiap kecamatan dalam kabupaten Batanghari mengalami kesulitan gas melon.

Seperti diungkapkan oleh Indah Sarila warga Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Ia terpaksa harus membeli gas, walaupun mahal, karena untuk kebutuhan memasak.

” Kami beli di dusun Rp 37.000 pertabung di warung bukan tempat pangkalan resmi,” ungkapnya,” Rabu (19/3/2025)

Hal senada juga diungkapkan Indro yang merupakan warga Kecamatan Muara Tembesi kabupaten Batanghari, Sulitnya mencari gas elpiji 3 kg ini seperti adanya permainan. indro mengaku keliling mencari gas melon, dan ditemukan ya di warung kecil dipinggir jalan dengan harga Rp. 35.000 per tabungnya.

“Keliling Sayo mencari gas, dapatnya di pengecer dengan harga Rp.35.000 ” jelasnya

tingginya harga gas melon lantaran Setiap Pangkalan Dikecamatan Muara Tembesi Lebih Memprioritaskan penjualan gas pada pengecer dengan harga tinggi, sehingga warga harus mendapatkan gas LPG 3 kg bukanya di pangkalan resmi melainkan di waru g warung kecil sebagai pengecer.

“Saya lihat tadi ada warga yang membeli gas sampai 5 tabung hingga 10 tabung untuk satu orang dan itu yang membeli itu adalah warung yang akan dijual kembali ke warga,” ungkapnya.

Situasi ini sangat Mencekik warga, dengan harga gas yang jauh dari harga normal dan itupun sulit untuk didapatkan, dimana peran pemerintah, kabupaten Batanghari dan DPRD selaku pengawasan, selain itu aparat penegak hukum yang seolah hanya diam saja tanpa ada tindakan.(yd)