Yudi Hariyanto EY Kritik Proyek Jalan Rigid Beton Sadu, Realisasi Keuangan Diduga Tak Sejalan dengan Fisik

Yudi Hariyanto EY Kritik Proyek Jalan Rigid Beton Sadu, Realisasi Keuangan Diduga Tak Sejalan dengan Fisik

HALOINDENESIANEWS.COM, Tanjabtim- Proyek pembangunan jalan lintas di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2025 kini tengah menuai sorotan tajam dari masyarakat.

Proyek yang seharusnya selesai di akhir tahun ini dikhawatirkan tidak akan rampung tepat waktu, memicu kekhawatiran terkait potensi kerugian negara dan rendahnya kualitas pengawasan.

Keresahan ini mencuat setelah akun media sosial Aliansi Masyarakat Sadu dengan pengguna akun Sulton Effendi mengunggah kondisi terkini di lapangan.

Dalam unggahan itu, terlihat jelas pengerjaan jalan rigid beton yang masih jauh dari kata rampung. “Sepertinya tak selesai tahun ini,” tulis akun Sulton Effendi, sembari menyematkan tagar lokasi di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Sabtu 27 Desember 2025.

Isu ini semakin memanas setelah tokoh masyarakat yang juga Anggota DPRD Provinsi Jambi, Yudi Hariyanto EY, turut memberikan kritik pedas melalui platform Facebook.

Yudi menyoroti adanya ketimpangan yang sangat mencolok antara progres administrasi keuangan dengan fakta fisik di lapangan.

“Hmmmm….. Seandainyoooo… Klu masih Ado Yg Seperti Ini, Sebaiknyo Jgn Ambil Resiko Untuk Realisasikan Keuangannyo 95%, Sementara Fisiknyo Cumak 59%… Gawean Ujung Tahun????” tulis Yudi Hariyanto EY di akun Facebooknya dengan logat daerah yang kental.

Kritik dari Politisi Nasdem ini mengindikasikan adanya dugaan upaya pencairan dana atau realisasi anggaran hingga 95%, padahal pengerjaan fisik bangunan dilapangan diperkirakan baru menyentuh angka 59%.

Jika benar terjadi, selisih sebesar 36% ini dianggap sebagai risiko besar yang dapat menjerat pihak-pihak terkait ke ranah hukum.

Secara regulasi, pencairan anggaran proyek pemerintah seharusnya dilakukan berdasarkan progres kemajuan fisik yang telah diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen atu PPK.

Ketidaksesuaian antara pembayaran dan realisasi fisik dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran administrasi berat, hingga indikasi dugaan tindak pidana korupsi.

Masyarakat kini mendesak instansi terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta pihak pengawas, untuk segera turun ke lapangan guna memberikan klarifikasi resmi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kontraktor maupun dinas terkait mengenai kendala pengerjaan proyek di ujung tahun tersebut.

Warga berharap pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Sadu ini bisa tetap dirampungkan dengan kualitas yang baik, mengingat jalan lintas Sadu merupakan urat nadi perekonomian dan pendidikan dari masyarakat di pesisir Jambi itu. (Rano)