Sejarah Baru! 5 Kades di Mendahara Walkout, Alarm Gagalnya Tata Kelola Pemda ditangan Dillah-MT

Sejarah Baru! 5 Kades di Mendahara Walkout, Alarm Gagalnya Tata Kelola Pemda ditangan Dillah-MT

HALOINDENESIANEWS.COM, Tanjabtim –Sejumlah kepala desa di Kecamatan Mendahara melakukan walkout saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2026. Aksi tersebut dipicu kekecewaan para kepala desa yang menilai forum Musrenbang hanya menjadi agenda seremonial tanpa ruang deliberasi yang substantif. Mereka juga menuding adanya pihak tertentu yang mengganggu alur komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Peristiwa ini memantik kritik tajam dari akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Jambi sekaligus praktisi komunikasi politik, Dedi Saputra. Menurutnya, walkout para kepala desa bukan sekadar insiden teknis, tetapi refleksi dari kegagalan manajemen komunikasi politik pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Dillah Hick dan Wakil Bupati Muslimin Tanja.

“Musrenbang sejatinya adalah arena deliberatif, ruang demokrasi lokal yang mempertemukan aspirasi desa dengan agenda pembangunan daerah. Ketika kepala desa memilih walkout, itu sinyal keras bahwa komunikasi politik antara pemda dan pemdes mengalami disfungsi serius,”ujar Dedi.

Ia menilai, lemahnya manajemen komunikasi kepala daerah terlihat dari tidak adanya mekanisme dialog yang setara, transparan, dan partisipatif. Musrenbang yang seharusnya menjadi forum perencanaan partisipatif justru tereduksi menjadi ritual administratif yang minim makna substantif.

“Ini preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kepala daerah gagal membangun komunikasi dua arah yang deliberatif. Yang terjadi bukan perencanaan berbasis partisipasi, tetapi perencanaan berbasis formalitas,” tegasnya.

Dedi juga mengkritik dugaan adanya aktor perantara yang menghambat komunikasi antara pemda dan pemdes. Menurutnya, jika benar ada pihak yang memonopoli akses komunikasi, maka itu menunjukkan desain komunikasi birokrasi yang elitis dan eksklusif.

“Dalam perspektif komunikasi pemerintahan, intervensi aktor-aktor non formal yang mengendalikan arus komunikasi adalah bentuk distorsi struktural. Ini memperlemah akuntabilitas dan merusak kepercayaan politik di tingkat akar rumput” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyebut situasi ini sebagai indikator ketidakmampuan kepala daerah dalam mengelola komunikasi strategis pemerintahan.

“Kepemimpinan politik hari ini bukan hanya soal kebijakan, tetapi soal mengorkestrasi komunikasi. Ketika kepala desa merasa diabaikan, maka legitimasi politik kepala daerah ikut tergerus,” kata Dedi

Menurutnya, walkout para kepala desa dapat berdampak panjang pada stabilitas pemerintahan lokal, terutama dalam implementasi program pembangunan desa dan sinkronisasi kebijakan daerah. Tanpa komunikasi yang terkoordinasi, pembangunan berpotensi berjalan secara fragmentaris dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Jika fenomena ini dibiarkan, maka Tanjung Jabung Timur akan menghadapi krisis kepercayaan institusional di level desa. Pemerintahan daerah harus segera melakukan koreksi komunikasi politik, bukan sekadar klarifikasi normatif”, Tutup Dedi.(Rano)