Bupati BBS Hadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI

Bupati BBS Hadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI

HALOINDONESIANEWS.COM, JAMBI –Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno,S.MM.M.Si (BBS) menghadiri kunjungan kerja Reses Komisi II DPR RI di Provinsi Jambi, Jumat (20/02/2026).

Rombongan Komisi II dipimpin Wakil Ketua komisi II DPR RI Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I.Pol bersama anggota Taufan Pawe dan Azis Subekti.

Kehadiran mereka disambut Gubernur Al Haris, jajaran Komisaris dan Direksi Bank Jambi, Sekda Provinsi Jambi, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.

Pertemuan membahas berbagai topik, antara lain pengawasan BUMD, pembahasan tata ruang, serta penanganan konflik agraria.

Bupati BBS menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Kunjungan ini dinilai sebagai bentuk perhatian dan penguatan bagi daerah. yang dinilainya menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat.

Dalam Sambutannya Wakil ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyampaikan saat ini komisi II DPR RI sedang merencanakan penyusunan Undang-Undang tentang BUMD, untuk memperkuat regulasi dan manajerial.

Ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola BUMD agar lebih profesional, transparan, dan berbasis kinerja.

Selain itu, Komisi II menyoroti peran bank daerah dalam mendukung pembiayaan UMKM. Pengelolaan BUMD diharap tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tidak terpengaruh kepentingan non profesional.

Berdasarkan paparan Kementerian Dalam Negeri, dari sekitar 1.200 BUMD di Indonesia, kurang dari 40 persen dinilai sehat dan sekitar 25 persen dalam kondisi baik.

Kunjungan Komisi II DPR RI ini diharapkan tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan, tetapi juga mendorong peningkatan tata kelola BUMD yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),harap bupati seusai acara.

tantangan utama yang dihadapi daerah adalah penguatan sumber daya manusia dan dukungan regulasi. Karena itu, ia mengusulkan agar RUU tentang BUMD memuat ketentuan yang lebih mandatori terkait penguatan permodalan dan keberpihakan kepada BUMD. Pemerintah daerah juga berharap adanya skema insentif bagi perusahaan besar di daerah agar turut memperkuat BUMD,pungkas Bupati Dr. Bambang Bayu Suseno. (Adv)