Heboh! Utang “Rokok dan Kopi” Sekwan DPRD Muaro Jambi Tembus Rp 115 Juta, Warung Kelontong Nyaris Gulung Tikar 

Heboh! Utang “Rokok dan Kopi” Sekwan DPRD Muaro Jambi Tembus Rp 115 Juta, Warung Kelontong Nyaris Gulung Tikar 

HALOINDONESIANEWS.COM,Muaro Jambi– Di balik dinding kokoh dan ruang rapat ber-AC Gedung DPRD Muaro Jambi, aktivitas kedewanan tampak berjalan normal. Diskusi kebijakan dan rapat dengar pendapat (hearing) terus bergulir, lengkap dengan sajian kopi hangat, camilan, hingga kepulan asap rokok yang menemani meja-meja para pejabat. Namun, di balik kenyamanan fasilitas tersebut, tersimpan duka mendalam bagi Saifullah, seorang pemilik warung kelontong kecil yang kini modal usahanya “tersandera” di gedung tersebut.

Angka Rp 115 juta mungkin kecil bagi anggaran daerah, namun bagi Saifullah, itu adalah “napas” hidupnya. Sejak Mei 2025, Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Muaro Jambi secara rutin mengambil kebutuhan konsumsi mulai dari rokok, kopi, gula, air mineral, hingga tisu dari warungnya. Sialnya, kemewahan layanan yang dinikmati para staf dan anggota dewan tersebut tidak dibarengi dengan komitmen pembayaran yang sehat.

“Paling besar itu rokok dan kopi untuk setiap kali hearing. Mereka ambil semua dari saya, tapi bayarnya nanti-nanti terus,” keluh Saifullah dengan tatapan kosong, Rabu (18/3/2026).

Pemandangan di warung Saifullah kini kontras dengan hiruk-pikuk di kantor DPRD. Jika di kantor dewan stok kebutuhan selalu tersedia, di warung Saifullah rak-rak mulai melompong. Stok barang miliknya merosot hingga 50 persen. Alih-alih mendapatkan keuntungan dari “langganan tetap” pejabat, Saifullah justru terjebak dalam krisis modal yang hebat.

Ironisnya, saat para pejabat berpindah kursi atau berganti jabatan, mereka seolah “mencuci tangan” dari utang yang menumpuk. Alasan klasik pergantian pejabat (Sekwan baru) menjadi tameng bagi birokrasi untuk saling lempar tanggung jawab.

“Mereka bilang belum bisa cari sumber dana. Katanya itu urusan Sekwan lama. Sekarang banyak pejabat baru, jadi semua tidak ada kejelasan kapan dibayar,” tambah Saifullah getir.

Hingga Desember 2025, hanya Rp 50 juta yang baru dilunasi. Sisa Rp 60 juta lainnya masih menguap tanpa kepastian. Dampaknya sistemik, demi menutupi biaya kuliah anak dan kebutuhan dapur yang tak bisa menunggu, Saifullah terpaksa harus berutang ke pihak lain.

Sebuah ironi yang tajam, seorang rakyat kecil harus berutang demi menutupi “utang belanja” lembaga negara yang bertugas mengawasi kesejahteraan rakyat.

Hingga berita ini dipublish, pihak Sekretariat DPRD Muaro Jambi belum memberikan respons konkret terkait pelunasan tunggakan tersebut. Di saat gedung dewan masih riuh dengan agenda-agenda besar, di sudut lain, sebuah warung kecil sedang bertaruh nyawa melawan kebangkrutan akibat birokrasi yang gemar berutang namun enggan melunasi. (Red)