Satu Tahun Kepemimpinan Dillah – Muslimin, PMII Tanjab Timur Soroti Kinerja Disnakertrans

Satu Tahun Kepemimpinan Dillah – Muslimin, PMII Tanjab Timur Soroti Kinerja Disnakertrans

HALOINDONESIANEWS.COM, Tanjabtim – Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Surya mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan pihak perusahaan untuk transparan dalam perekrutan pekerja bagi putra daerah Tanjab Timur.

Surya mengatakan, dalam momentum satu (1 tahun) kepemimpinan bupati Dillah-Muslimin, kami dari PMII Tanjab Timur ingin mempertanyakan, bagaimana dinas yang katanya mampu untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan SDM didaerah kita ini, tapi fakta nya semakin bertambah setiap tahunnya, banyak sekali di kalangan pemuda dan masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Disnakertrans,” terang surya,Jum’at (10/04/2026).

Lanjut Surya, Banyak sekali regulasi yang bobrok di internal Disnakertrans, mulai dari program pelatihan yang belum merata (masih melalui orang dalam), tidak transparan kepada masyarakat umum, kurangnya pelatihan kerja dan sertifikasi, Gaplek antara dunia pendidikan dan dunia kerja, kemudian materi pelatihan tidak sesuai kebutuhan pasar kerja, dan fasilitas pelatihan masih terbatas. Sehingga keterampilan tenaga kerja sering tidak sesuai kebutuhan industri,” jelas Surya.

“Seharusnya Disnakertrans harus lebih melek melihat apa kebutuhan daerah dalam penyerapan ketenagakerjaan, bukan membuat pelatihan yang kurang penyerapan untuk kebutuhan pasar,” tegas Surya.

Surya menyesalkan bahwasanya banyak perusahaan-perusahaan yang pekerjanya diluar dari Tanjab Timur.

“Saya sangat sesalkan, banyak perusahaan di Tanjab Timur, seperti perusahaan minyak dan gas, pabrik sawit, yang karyawannya bukan dari Kabupaten Tanjung jabung timur, melainkan dari luar daerah,” ungkap Surya.

Surya menambahkan, bahwasanya masih banyak lulusan SMA sederajat hingga sarjana belum terserap kerja, karena tidak seimbang antara jumlah pencari kerja dan lowongan, Terutama terjadi pada fresh graduate.

Bagaimana dengan Peraturan Daerah yang mengatur 75 persen perusahaan harus menyerap tenaga kerja lokal, namun berbanding terbalik dengan yang terjadi hari ini, ironis sekali melihat pemuda dan masyarakat tidak bisa berkerja di tanah kelahirannya sendiri.

“Seharusnya pemerintah menyediakan pelatihan yang berbasis kebutuhan bukan berbasis keterpaksaan, pemuda dan masyarakat terpaksa karena tidak adanya pelatihan yang mendukung untuk bekerja di tanah kelahirannya yang banyak perusahaan,” ungkap Surya.

Surya juga menyoroti beberapa persoalan yang harus diperbaiki di lingkup Disnakertrans, terkait angka pengangguran yang semakin tinggi, kualitas SDM rendah, upah tidak merata, dominasi sektor informal, PHK meningkat, perlindungan pekerja lemah, persaingan tenaga kerja, dampak teknologi, aksi buruh, dan sistem outsourcing,” pungkasnya. (Rano)