Karhutla Batang Hari Belum Padam, Gubernur Al Haris Perkuat Operasi Darat dan Udara

Karhutla Batang Hari Belum Padam, Gubernur Al Haris Perkuat Operasi Darat dan Udara

HALOINDONESIANEWS.COM,Batang Hari – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH memimpin rapat monitoring dan evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Batang Hari, Selasa (8/9/2026).

Rapat ini turut dihadiri Danrem 042/Garuda Putih, Bupati Batang Hari, Kepala BPBD Provinsi Jambi, Kepala Diskominfo Provinsi Jambi, perwakilan unsur Forkopimda, serta sejumlah pejabat terkait.

Salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut adalah kebakaran di kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Thaha Saifuddin (STS), Kabupaten Batang Hari.

Al Haris menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan langkah yang terukur.

Selain pemadaman di lapangan, pemerintah juga menyiapkan upaya modifikasi cuaca atau Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada 10 September 2026 mendatang untuk membantu mengatasi kondisi cuaca yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla.

“Mudah-mudahan 10 September tim akan melakukan modifikasi cuaca. Semoga ketemu bibit hujannya. Kita harapkan di wilayah Batang Hari ada bibit hujan sehingga memudahkan tim melakukan OMC nantinya,” ujar Al Haris.

Al Haris mengakui, kondisi tanpa hujan membuat penanganan karhutla semakin berat. Selain faktor cuaca, jumlah personel yang dikerahkan juga terus bertambah untuk memperkuat operasi di lapangan.

“Kalau gak ada hujan kita berat, kita kekurangan tenaga. Petugas kita dari 5.900, sekarang sudah lebih 7.000 lebih,” ungkapnya.

Menurut Al Haris, seluruh unsur terkait harus terus memperkuat koordinasi dan bekerja sungguh-sungguh agar kebakaran dapat segera dikendalikan.

“Intinya kita disini bersama-sama dengan bekerja sungguh-sungguh,” tegas Al Haris.

Hingga saat ini, kebakaran telah menghanguskan ratusan hektare lahan dan sejumlah titik api masih terpantau menyala.

Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla membutuhkan kerja cepat, terukur, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, dan seluruh unsur terkait. (nst/*)