CPO Dilarang Ekspor, Petani Keluhkan Harga TBS Sawit di Sungaigelam Anjlok
HALOINDONESIANEWS, MUAROJAMBI- Kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor minyak sawit mentah ( crude palm oil/ CPO) berdampak negatif terhadap petani sawit di kecamatan sungai gelam kabupaten Muarojambi.
Menurut beberapa orang petani sawit yang ditemui media ini menuturkan” semenjak ada kebijakan larangan ekspor CPO dari pemerintah harga beli tandan buah segar (TBS) sawit melorot bahkan sampai di harga Rp 1.700 per kg.” ujar joko salah satu petani sawit di desa sumber Agung kecamatan Sungai Gelam kabupaten Muarojambi Senin (16/05/2022)
Bahkan, pantauan di lapangan, sejumlah pabrik kelapa sawit mengalami kesulitan untuk menerima TBS dari petani karena tangki-tangki penyimpanan Minyak Sawit Mentah atau Crude Palm Oil (CPO) yang penuh.
Seperti disampaikan oleh humas PT. PAL, Wahyu mengatakan ” terkait instruksi mengenai larangan ekspor minyak sawit kami selaku dari perusahaan yang menerima TBS dari petani saat ini dalam kondisi tertekan, saat ini petani membutuhkan perusahaan untuk membeli TBS mereka sedangkan perusahaan saat ini untuk penjualan mentok semua , kami berharap pemerintah segera mencabut dan membuka kembali ekspor CPO karena kami dari perusahaan sudah angkat tangan tidak mampu untuk membeli TBS petani “.
Kebijakan tersebut lebih banyak membawa dampak negatif kepada petani dan perusahaan, harga TBS terus mengalami penurunan hingga sekarang.”ujarnya
Hal yang sama disampaikan oleh Suroso petani sawit asal Desa Sido Mukti kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tersebut mengatakan “Silahkan pemerintah membuat kebijakan melarang ekspor CPO tapi harus menyiapkan solusinya kalau tidak ada solusi seperti sekarang ini kan sama saja seperti mau membunuh petani dan kami juga siap untuk turun ke jalan melakukan aksi demo agar kebijakan larangan ekspor CPO tersebut bisa segera dicabut “ujar mantan ketua KUD tersebut.
Baca juga :
Sebagaimana diketahui kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng resmi di berlakukan oleh presiden Jokowi, Kendati dalam beberapa hari terakhir menuai protes dari beberapa kalangan, namun Presiden Joko Widodo tetap menerapkan kebijakan tersebut demi meningkatkan ketersediaan minyak goreng beserta bahan bakunya bagi kebutuhan dalam negeri. Kebijakan larangan ekspor bakal dicabut sepanjang kebutuhan CPO dan minyak goreng telah terpenuhi di dalam negeri.
“Ini menjadi patokan saya untuk mengevaluasi kebijakan itu. Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor,” ujarnya melalui keterangan pers pada akun youtube Setkab, Rabu (27/4/2022) malam.
Presiden Jokowi memahami dalam situasi pemulihan ekonomi, negara membutuhkan banyak pendapatan dari sektor pajak dan devisa dari sektor ekspor barang. Bahkan negara memerlukan surplus neraca perdagangan. Tapi bagi Presiden Jokowi, memenuhi kebutuhan rakyat menjadi prioritas yang jauh lebih penting.
Sejak digulirkan kebijakan pelarangan ekspor CPO pekan lalu, Jokowi terus mengikuti perkembangan dinamika di tengah masyarakat. Kendati banyak protes dari sebagian kalangan, namun Jokowi menegaskan pemenuhan kebutuhan pokok menjadi hal utama. “Ini prioritas paling tinggi bagi pemerintah dalam membuat keputusan,” kata dia.
Sebagai negara penghasil atau produsen minyak sawit terbesar di dunia, menjadi ironis ketika masyarakat dalam negeri kesulitan mendapatkan minyak goreng. Atas dasar itu, Presiden meminta pelaku usaha minyak sawit melihat persoalan tersebut dengan jernih. Ia tak ingin permasalahan kelangkaan dan ketidaktersediaan CPO dan minyak goreng tak berkesudahan.
Meski pemerintah telah mengupayakan dengan berbagai kebijakan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng dalam 4 bulan terakhir, namun tidak berjalan efektif. Oleh sebab itulah, pemerintah memutuskan pelarangan ekspor bahan baku dan minyak goreng. “Larangan itu berlaku dari seluruh wilayah Indonesia termasuk dari kawasan berikat,” ujar Jokowi
(Janiarto)
Discussion about this post