Bupati Muaro Jambi Menghadiri Launching Pendataan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN)

Bupati Muaro Jambi Menghadiri Launching Pendataan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN)

Haloindonesianews.com, MUARO JAMBI – Bupati Muaro Jambi Hj. Masnah Busro, SE Secara resmi membuka acara launching pendataan Badan kependudukan dan keluarga berencana (BKKBN) Kabupaten Muaro Jambi, yang di laksanakan di halaman kantor BKKBN Kabupaten Muaro Jambi, Kamis (01/04/21).

Kepala BKKBN Kabupaten Muaro Jambi Firmansyah menyebut, Pendataan ini bertujuan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, perekonomian, Pendidikan, kesehatan keluarga, serta data stunting, yang nantinya data tersebut menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam melakukan berbagai kegiatan yang ada sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.

Pendataan yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Muaro Jambi di seluruh desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi ini melibatkan 749 petugas, yang nantinya masing-masing petugas melaporkan data tersebut secara online dari desa ke tingkat kecamatan, dan diteruskan secara online ke kabupaten.

“Dari setiap satu orang petugas mampu mendata maximal sebanyak 150 Kepala keluarga perhari, sehingga kegiatan ini menjadi data yang efektif dalam melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat” sebutnya.

Menanggapi hal ini Bupati Hj. Masnah Mengaku sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN Kabupaten Muaro Jambi, mengingat dari pendataan ini nantinya dapat diketahui masing-masing kebutuhan masyarakat, sehingga memudahkan Pemerintah daerah dalam menentukan program kerja kedepan.

“Mengingat pendataan yang dilakukan oleh BKKBN Kabupaten Muaro Jambi tidak hanya fokus di keluarga berencana (KB), tetapi juga mencakup stunting atau gizi buruk, kesehatan keluarga, lingkungan, Pendidikan, hingga ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ada di kabupaten Muaro Jambi, sehingga pendataan ini menjadi penting bagi pemerintah daerah dalam penyediaan data keluarga untuk program pembangunan, kependudukan, dan keluarga berencana” tutupnya. (Adv)