Cegah Stunting, Pemkab Batanghari Adakan Pertemuan Advokasi Lintas  Sektor dan Program

Cegah Stunting, Pemkab Batanghari Adakan Pertemuan Advokasi Lintas  Sektor dan Program

HALOINDONESIANEWS.COM,Batanghari- Pemerintah Kabupaten Batanghari melaksanakan pertemuan advokasi lintas program dan lintas sektor dalam rembuk Stunting Kabupaten Batanghari Tahun 2024 dengan tema, “Komitmen Dan Aksi Nyata, Menuju Penurunan Dan Pencegahan Stunting Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Batanghari Tangguh Tahun 2024”.

Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari M. Rifai Kadir menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut. Melalui acara ini diharapkan tercipta komitmen nyata, dalam penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Batanghari, secara bersama sama, sehingga program yang dirancang dapat direalisasikan dengan baik, untuk mencapai target penurunan stunting tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan.

Terbentuknya keanggotaan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Batanghari, tujuan dari rembuk stunting hari ini agar terbentuknya komitmen bersama dan terjalinnya koordinasi antara stakeholder terkait, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Batanghari, serta adanya pemahaman yang sama mendukung pencegahan dan penanggulangan stunting yang difokuskan terhadap 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK) dan bayi baru lahir dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Batanghari.

“Stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak, namun berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal, kunci pencegahan stunting adalah di seribu hari pertama kehidupan (HPK) sehingga perhatian kepada ibu hamil serta balita di bawah umur dua tahun perlu kita upayakan, serta intervensi remaja putri dan calon pengantin untuk menciptakan generasi yang cerdas, sehat dan berprestasi,” ucap Rifai.

Intervensi stunting tidak hanya dilakukan oleh kesehatan saja, tingkat keberhasilan program penurunan stunting sangat dipengaruhi sektor non kesehatan dengan proporsi dukungan mencapai 70 persen, untuk itu perlu dilakukan melalui pendekatan multi sektor dan multi pihak melalui pentahelix yaitu menyediakan platform kerjasama antara pemerintah dan unsur pemangku kepentingan (dunia usaha seperti program BAAS, perguruan tinggi, masyarakat dan media).

Mengingat pentingnya agenda pertemuan ini, masalah gizi menjadi prioritas yang tidak bisa di abaikan, pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk menjamin kecukupan gizi masyarakat.(Yadi)