Pemkab Batanghari Raih Opini WTP 9 Kali Berturut-turut

Pemkab Batanghari Raih Opini WTP 9 Kali Berturut-turut

Batanghari – DPRD kabupaten Batanghari Senin pagi menggelar rapat paripurna, dalam rangka penyampaian nota pengantar pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran belanja pendapatan daerah kabupaten Batanghari tahun 2023, wakil bupati Bakhtiar menyampaikan, kabupaten Batanghari kembali berhasil meraih Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP)tp dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Jambi untuk ke sembilan kalinya.

Dewan perwakilan Daerah kabupaten Batanghari kembali melaksanakan rapat paripurna Senin (27/05/24) pagi di ruang sidang paripurna DPRD Batanghari, dalam rangka penyampaian nota pengantar pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten Batanghari tahun anggaran 2023.

Paripurna dipimpin langsung wakil ketua DPRD Ilhamuddin yang didampingi sekretaris Dewan Muhammad Ali, yang dihadiri anggota DPRD Batanghari dan OPD dalam lingkup pemerintah kabupaten Batanghari serta Forkompinda beserta camat se-kabupaten Batanghari.

Wakil bupati Bakhtiar menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan jambi atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 dan telah disampaikan ke BPK RI perwakilan jambi dengan memperoleh opini WTP, dengan demikian Batanghari berhasil mempertahankan WTP tersebut untuk ke sembilan kalinya secara berturut turut.

“Kabupaten Batanghari berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK RI perwakilan Jambi untuk kesembilan kalinya berturut turut” jelas bakhtiar

Laporan keuangan ini telah disajikan sesuai peraturan pemerintah, nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, dan peraturan kemendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis/pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi laporan realisasi anggaran/laporan perubahan saldo anggaran lebih/neraca operasional arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

“Laporan ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah” jelasnya.

Sementara berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar 1 triliun 430 milyar rupiah lebih atau 90,58 persen. (Yadi)