Pengamat Komunikasi Politik Soroti Viral Video Camat Sadu: Bukti Carut-Marut Komunikasi Pemerintah Tanjab Timur
HALOINDONESIANEWS.COM, Tanjung Jabung Timur – Sebuah video memperlihatkan Camat Sadu yang tengah menghadapi demonstrasi warga soal kerusakan jalan viral di media sosial. Dalam video itu, sang camat tampak menyalahkan para kepala desa yang dinilainya kurang berkoordinasi terkait laporan kerusakan infrastruktur. Aksi saling lempar tanggung jawab ini menuai reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk pengamat komunikasi politik Jambi, Dedi Saputra.
Dalam wawancara khusus, Dedi Saputra menyatakan bahwa insiden ini adalah cermin nyata buruknya manajemen komunikasi pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ia menilai peristiwa tersebut mengungkap kegagalan sistemik dalam koordinasi internal pemerintahan, sekaligus memperlihatkan rapuhnya hubungan antara pemimpin kecamatan dan perangkat desa.
“Viralnya video ini menegaskan kepada publik bahwa ada disfungsi komunikasi vertikal dalam pemerintahan daerah. Seharusnya, camat sebagai perpanjangan tangan bupati mampu membina hubungan kerja yang sinergis dengan kepala desa, bukan justru membuka konflik di depan publik,” ujar Dedi Saputra, Senin (28/4).
Lebih jauh, Dedi menilai bahwa sikap camat yang menyalahkan kepala desa di hadapan masyarakat luas menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah membangun mekanisme resolusi masalah secara elegan. Dalam prinsip komunikasi politik modern, ujar Dedi, pemimpin publik harus mengedepankan dialog, bukan saling tuding di ruang terbuka.
Baca juga:
“Ketika seorang pejabat publik mempertontonkan ketidakharmonisan di ruang publik, itu bukan hanya merusak citra pribadi, tetapi juga menggerogoti legitimasi keseluruhan pemerintahan. Ini memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap niat baik pemerintah dalam menyelesaikan masalah mereka,” tegas Dedi.
Dedi juga menyoroti bahwa fenomena ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Bupati Tanjung Jabung Timur untuk segera mengevaluasi pola koordinasi dan komunikasi antar jenjang pemerintahan. Ia menegaskan bahwa dalam situasi krisis seperti persoalan jalan rusak, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengayomi dan menyatukan, bukan memperkeruh suasana.
“Kerusakan jalan adalah masalah riil yang dialami rakyat, bukan sekadar bahan polemik antar pejabat. Publik ingin solusi, bukan drama politik,” tandas Dedi.
Sebagai solusi, Dedi mendorong pemerintah daerah untuk membangun ulang pola komunikasi internal yang lebih terstruktur, membentuk forum rutin evaluasi antara camat dan kepala desa, serta menetapkan jalur koordinasi yang lebih jelas dan tegas. Menurutnya, komunikasi yang sistemik dan responsif merupakan kunci dalam mempercepat penanganan berbagai persoalan infrastruktur yang kronis di daerah tersebut. (*)
Discussion about this post