PUPR Batanghari Terus Tingkatkan Persentase Infrastruktur Jalan

PUPR Batanghari Terus Tingkatkan Persentase Infrastruktur Jalan

HALOINDONESIANEWS.COM, Batanghari- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batang Hari mencatat peningkatan persentase jalan mantap, sekaligus melakukan pembaruan Surat Keputusan (SK) status jalan Kabupaten Batanghari secara menyeluruh, Minggu (27/7/2026).

Kepala Dinas PUPR Batanghari Ajrisa Windra mengatakan pada tahun 2023, persentase jalan mantap di Kabupaten Batang Hari tercatat sebesar 38,53 persen. Melalui pengoptimalan penanganan secara swakelola, angka tersebut merangkak naik hingga 39,87 persen.

“Perubahan persentase ini diakui belum terlalu signifikan, tetapi menunjukkan pergerakan perbaikan kondisi jalan yang terus berjalan di lapangan,” Sebutnya.

Selain capaian kemantapan jalan, Dinas PUPR juga melakukan update SK status jalan Kabupaten sesuai dengan petunjuk Kementerian yang wajib diperbarui berkala setiap lima tahun sekali.
Pembaruan ini mempertimbangkan dinamika kondisi lapangan, efektivitas fungsi jalan, hingga pergeseran aktivitas masyarakat.

Berdasarkan data legalitas, pada SK Lama (SK 303 Tahun 2017), total panjang jalan kabupaten mencakup 1.100 kilometer yang terbagi dalam 103 ruas. Sementara pada SK Terbaru (SK 187 Tahun 2025), total panjang jalan disesuaikan menjadi 913,28 kilometer yang terbagi ke dalam 137 ruas jalan.

“Ruas jalan yang dinilai tidak lagi berkembang untuk melayani kebutuhan utama masyarakat di alihkan statusnya menjadi jalan desa, serta beberapa ruas lainnya dilakukan penggabungan ke dalam ruas yang sejalan,” sebutnya.

Sebaran infrastruktur jalan yang belum mantap, titik-titik tersebut masih tersebar di hampir seluruh Kecamatan, dengan dominasi terbesar di wilayah Ulu.
Kecamatan Muara Bulian dan Bajubang menunjukkan perkembangan perbaikan yang cukup baik, diikuti pergerakan di Pemayung dan Maro Sebo Ulu (MSU).

Sedangkan wilayah Batin XXIV, Mersam, dan Maro Sebo Ilir (MSI) tercatat memiliki pergerakan pembangunan paling lambat.

Di tengah keterbatasan situasi saat ini, Dinas PUPR belum dapat memaksimalkan program pembangunan atau rekonstruksi berat secara menyeluruh, sehingga fokus dialihkan pada tindakan preventif di lapangan.

“Untuk menekan percepatan kerusakan dan menjaga konektivitas antarwilayah, Dinas PUPR menanggulanginya dengan mengoptimalkan pemeliharaan rutin melalui sistem swakelola,” ujarnya.

Ia menegaskan langkah evaluasi dan penataan status jalan ini diambil agar perencanaan anggaran penanganan infrastruktur dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Batang Hari.

“Penyesuaian status dan pemeliharaan swakelola ini menjadi strategi kita agar akses mobilitas warga tetap terjaga meskipun dengan anggaran yang terbatas,” pungkasnya. (red)