Pemerintah Cabut Izin PBPH PT RAPP Milik Sukanto Tanoto, 338 Ribu Hektare Kawasan Hutan Riau Kembali Dikuasai Negara
HALOINDONESIANEWS.COM, RIAU – (20/11/2026) Pemerintah Republik Indonesia mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau. PT RAPP merupakan bagian dari kelompok usaha konglomerat Sukanto Tanoto yang terafiliasi dengan Grup Royal Golden Eagle (RGE), yang berkantor pusat di Singapura.
Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pemerintah melaksanakan penertiban sebagai tindak lanjut atas keputusan tersebut untuk mengembalikan penguasaan kawasan hutan kepada negara.
Berdasarkan keterangan Satgas PKH, keputusan pencabutan PBPH PT RAPP didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.
Selain itu, ditemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.
Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
Kegiatan penertiban ini dihadiri Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wamenhan I, Wamenhut, Wamen Investasi, Jampidsus, Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.
Turut hadir Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum Kemenhut, Dirjen Planologi Kemenhut, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/TT, dan Kapolda Riau.
Jajaran lainnya meliputi Koordinator Bidang Pidsus Kejagung, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara, Juru Bicara Satgas PKH, Kapuspenkum Kejagung RI, serta unsur penerangan Kementerian Pertahanan dan BPKP.
Secara paralel, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Penertiban tersebut mencakup penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit pada areal seluas 42 hektare.
Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, PKS non kebun milik PT GSL terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Keberadaan PKS tersebut diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare serta penolakan permohonan tersebut. Penguasaan kembali juga dilakukan atas areal PKS beserta kebun kelapa sawit PT GSL.
Dari sisi lingkungan, kebakaran gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan kawasan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa. Karena itu, penertiban perlu diikuti pemulihan lingkungan dan pengawasan berkelanjutan, termasuk untuk menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatera.
Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, Satgas PKH terus melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menjaga aset negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Riyadi/Red)





Discussion about this post