Ulil Amri Soroti OPD di Muarojambi yang Belum Selesaikan DPA tahun 2023

Ulil Amri Soroti OPD di Muarojambi yang Belum Selesaikan DPA tahun 2023

HALOINDONESIANEWS, MUAROJAMBI-Diketahui Pj.Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah, beberapa waktu lalu sudah launching Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2023.

Namun hingga memasuki triwulan pertama belum semua OPD sudah melaporkan jenis kegiatan di instansi masing-masing,baru hanya ada beberapa OPD yang melaporkan jenis kegiatan nya ke ULP. Dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi realisasi serapan anggaran kabupaten Muaro Jambi tahun 2023, dengan otomatis tidak berjalan optimal sebagaimana mestinya.

Menyikapi persoalan itu,Ulil Amri selaku Ketua komisi I DPRD Kabupaten Muaro Jambi menghimbau kepada seluruh OPD cekatan dalam menyelesaikan administrasi dan pelaksanaan kegiatan.

“Semestinya pada saat ini semua Administrasi untuk pelaksanaan Kegiatan APBD seperti DPA, SK PA, SK KPA, SK PPK sudah selesai semua,” Ujarnya.Rabu (25/1/23) .

Baca juga:

• Miris, Gedung SMPN 4 Muaro Jambi jadi Sarang Kelelawar 
• Gubernur Al Haris Nyatakan Aktivitas Angkutan Batubara Distop Hingga Batas Waktu Tidak Ditentukan
• Ahmad Haikal Serahkan Bantuan Sarana Produksi Pertanian Kepada Gapoktan di Mestong

Dia menambahkan, kepada sekda Kabupaten Muaro jambi bisa agar tegas memberikan teguran terhadap kepala opd yang tidak cekatan dalam hal administrasi.

“Kalau ada OPD yang belum siap dengan Administrasi tersebut, kita minta ada teguran dari sekda, teguran, panggilan tertulis.” Tegas Ulil Amri. Politisi PAN ini juga mengingatkan, jangan sampai serapan anggaran tahun 2023 ini terlambat seperti tahun sebelumnya.

“Jangan terulang lagi seperti tahun sebelumnya, banyak penumpukan pekerjaan pada akhir tahun. ” Sampainya. Lebih lanjut Ulil Amri Juga menyinggung soal Isu akan adanya perombakan besar- besaran oleh PJ Bupati di lingkup pemkab muaro jambi, sudah semestinya harus dilakukan segera, agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tidak membuat gaduh.

“Tentu jika terlalu lama pelantikannya, ya, akan berdampak, karena terkait KPA dan PPK. untuk itu isu pelantikan agar segera dilaksanakan, sehingga OPD lebih fokus ke pekerjaan dan tidak ada kecemasan lagi. ” Pungkasnya. (*)