PGRI Pantau Kasus Dugaan Kekerasan di SMKN 3 Berbak, Siap Beri Pendampingan Psikologis bagi Guru

PGRI Pantau Kasus Dugaan Kekerasan di SMKN 3 Berbak, Siap Beri Pendampingan Psikologis bagi Guru

HALOINDONESIANEWS.COM, Tanjabtim- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi menyatakan tengah mengawal ketat perkembangan kasus dugaan kekerasan yang melibatkan seorang guru di SMK Negeri 3 Berbak, Tanjung Jabung Timur.

Langkah ini diambil menyusul terjadinya insiden dugaan pengeroyokan yang melibatkan siswa di SMKN 3 Berbak beberapa waktu lalu.

Ketua PGRI Tanjung Jabung Timur, Kusbani, menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih dalam posisi memantau hasil mediasi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak.

Ia menjelaskan, bahwa PGRI memiliki batasan kewenangan sebagai organisasi profesi dan tidak ingin menginterfensi ranah pembinaan internal sekolah.

“Sejauh ini kami masih memantau perkembangan yang terjadi. Sudah dilakukan beberapa kali mediasi kemarin itu,” ujar Kusbaini dalam keterangannya, Sabtu 17 Januari 2026.

Menurut Kusbani, urusan pembinaan terhadap tenaga pengajar sepenuhnya merupakan tanggung jawab internal sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai institusi vertikal.

Meski demikian, PGRI tidak akan tinggal diam jika diperlukan langkah lebih lanjut terkait perlindungan profesi.

“Sebagai organisasi profesi, kami punya batasan kewenangan yang harus dijaga. Kami tidak akan melakukan kegiatan yang melampaui kewenangan tersebut,” terangnya.

Fokus utama PGRI saat ini adalah menjaga stabilitas psikologis anggotanya. Kusbani menyebutkan bahwa pendampingan dan motivasi akan diberikan kepada guru yang bersangkutan, agar dapat segera pulih dari tekanan mental akibat insiden tersebut.

“Jika dirasa perlu, nanti kami lakukan pendampingan. Kami hanya sebatas pendampingan dan memberikan motivasi, agar kondisi psikologisnya kembali pulih dan normal, sehingga dapat melakukan tugas ke depannya dengan baik,” ungkapnya.

Langkah ini dilakukan untuk menghindari persepsi negatif publik yang mungkin menganggap kehadiran PGRI sebagai bentuk pembelaan sepihak terhadap guru.

Kusbani menekankan bahwa pendampingan psikologis adalah hak setiap anggota organisasi profesi, agar proses belajar mengajar tidak terganggu lebih jauh.(Rano)