Empat Dapur SPPG Kembali Beroperasi di Tanjab Timur, Isu SPTJM dan Dugaan Mark-Up Harga Jadi Sorotan

Empat Dapur SPPG Kembali Beroperasi di Tanjab Timur, Isu SPTJM dan Dugaan Mark-Up Harga Jadi Sorotan

HALOINDONESIANEWS.COM,Tanjab Timur– Empat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur resmi kembali beroperasi setelah sebelumnya diwarnai polemik antara Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (Korwil BGN) dan pihak yayasan.

Pembukaan kembali dapur tersebut menjadi momentum penting bagi keberlanjutan program pemenuhan gizi di daerah, namun di saat bersamaan memunculkan pertanyaan publik terkait tata kelola dan akuntabilitas.

Polemik mencuat menyusul adanya dugaan mark-up harga dalam pelaksanaan program. Situasi itu kemudian berujung pada permintaan Korwil BGN dan kepala SPPG agar pihak yayasan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Dokumen tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif atas pengelolaan anggaran. Namun, pihak Yayasan Mitra Pangan Global sekaligus Yayasan Nusantara Pangan Sejahtera saat itu menolak menandatangani SPTJM tersebut.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Tanjab Timur, Juwandi, menegaskan bahwa permintaan penandatanganan SPTJM bukan tanpa alasan. Ia menyebut langkah tersebut sebagai upaya memperkuat aspek administrasi sekaligus perlindungan hukum bagi jajaran pelaksana program.

“Tanpa SPTJM, anggota kami berisiko terjerat masalah hukum jika terjadi temuan penyimpangan anggaran oleh BPK. Kami harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Juwandi, seperti dikutip dari Seloko.id, Rabu (04/03/2026).

Pernyataan itu mempertegas kekhawatiran bahwa apabila dokumen tidak dilengkapi, potensi temuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dapat berujung pada pembebanan tanggung jawab kepada individu atau pihak tertentu dalam struktur SPPG.

Di tengah silang pendapat tersebut, publik menilai persoalan ini tidak semata urusan administratif, melainkan menyangkut transparansi dan integritas pengelolaan dana publik. Dugaan mark-up harga, jika benar adanya, menjadi isu serius yang memerlukan klarifikasi terbuka serta audit menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Hingga berita ini diterbitkan, operasional empat dapur SPPG di Tanjab Timur telah berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas distribusi makanan terus dilakukan, sementara publik menantikan penyelesaian polemik secara terbuka dan profesional agar program pemenuhan gizi dapat berlangsung optimal tanpa dibayangi persoalan administratif maupun dugaan penyimpangan anggaran di kemudian hari.

Sementara itu awak media Haloindonesianews.com terus berusaha menghubungi korwil (BGN) tanjabtim sejauh mana penyelesaian konflik yang terjadi antara sppg dan yayasan beberapa waktu lalu sehingga mengakibatkan tutup nya 4 SPPG. (Rano)

Baca juga:

Distribusi Makan Bergizi Gratis 4 SPPG di Tanjung Jabung Timur Lumpuh, Korwil BGN Bungkam