Distribusi MBG Sistem Rapel di Dapur Parit Culum 1 Disorot: Diduga Langgar SOP dan Cederai Tujuan Pemenuhan Gizi Harian

Distribusi MBG Sistem Rapel di Dapur Parit Culum 1 Disorot: Diduga Langgar SOP dan Cederai Tujuan Pemenuhan Gizi Harian

HALOINDONESIANEWS.COM, Tanjabtim- Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dapur Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, dan Dapur MBG Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi sorotan publik, Kamis (05/03/2026).

Dapur SPPG tersebut diduga menerapkan sistem distribusi rapel (membagikan paket MBG untuk beberapa hari) yang dinilai bertentangan dengan standar operasional prosedur (SOP) serta esensi dasar program pemenuhan gizi harian.

Program MBG sejatinya dirancang sebagai intervensi strategis pemerintah pusat dalam memperbaiki kualitas gizi anak dan menekan angka stunting. Konsep utamanya menekankan pemberian asupan makanan bergizi dalam kondisi segar, higienis, dan layak konsumsi setiap hari sekolah.

Karena itu, pola distribusi ke sekolah-sekolah yang digabung untuk tiga hari sekaligus dipandang berpotensi mengurangi kualitas makanan, baik dari sisi kandungan nutrisi maupun keamanan pangan.

Sejumlah pihak menilai sistem rapel tidak hanya menyimpang dari pedoman teknis, tetapi juga berisiko mengaburkan tujuan program. Makanan yang disimpan untuk dikonsumsi beberapa hari ke depan berpotensi mengalami penurunan mutu apabila tidak didukung sistem penyimpanan yang ketat dan sesuai standar keamanan pangan.

Dugaan lain yang mencuat adalah motif efisiensi biaya operasional dapur. Penghematan pada distribusi, dan tenaga kerja disebut-sebut menjadi latar belakang kebijakan tersebut. Namun, langkah efisiensi yang tidak selaras dengan SOP dinilai berisiko mengorbankan substansi program yang menyasar pemenuhan gizi anak secara berkelanjutan.

Sorotan terhadap praktik ini juga datang dari pejabat pusat. Dilansir dari Asatunews.co.id, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa sistem rapel tidak dibenarkan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Pernyataan tersebut disampaikannya di Gedung Pemprov Jateng, Kecamatan Semarang Selatan beberapa waktu lalu.

“(Sistem rapel) nggak boleh, justru itu salah. Paketnya adalah setiap hari. Kalau ada yang bundling 3 hari, 4 hari, juga salah,” kata Nanik.

Ia menekankan bahwa peserta didik wajib menerima menu MBG setiap hari selama sekolah aktif. Pengecualian hanya berlaku dalam kondisi libur sekolah, misalnya pada akhir pekan tertentu.

“Selama anak-anak masuk, setiap hari harus diberikan. Yang boleh itu misalnya Jumat, Sabtu, cuma 2 hari. Kalau ada yang 3 hari itu salah SPPG-nya,” tegasnya.

Pernyataan tersebut memperjelas bahwa praktik distribusi rapel untuk tiga hari bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan program.

Karena itu, konsistensi pelaksanaan sesuai pedoman menjadi kunci agar tujuan utama memberikan asupan bergizi segar setiap hari tetap terjaga dan tidak berhenti sebagai jargon kebijakan semata.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari Korwil BGN Tanjab Timur, Juwandi, maupun Kepala SPPG Parit Culum 1, Dan kepala SPPG Desa kota Baru namun publik mendesak pengawasan distribusi MBG diperketat termasuk pengelolaan anggaran dan kepatuhan terhadap SOP setiap dapur MBG. (Rano)

Baca juga:

Empat Dapur SPPG Kembali Beroperasi di Tanjab Timur, Isu SPTJM dan Dugaan Mark-Up Harga Jadi Sorotan