PT NGK Mangkir dari RDP, Kuasa Hukum Desak DPRD Kota Jambi Lakukan Peninjauan ke Lapangan 

PT NGK Mangkir dari RDP, Kuasa Hukum Desak DPRD Kota Jambi Lakukan Peninjauan ke Lapangan 

HALOINDONESIANEWS.COM, ​JAMBI – Persoalan sengketa lahan panas di Kelurahan Mayang Mangurai antara warga setempat melawan pengembang raksasa PT Niaga Guna Kencana (NGK) memasuki babak baru. Pasca ketidakhadiran pihak developer dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Kota Jambi beberapa waktu lalu, kini warga melalui kuasa hukumnya mengambil langkah tegas dengan mendesak pelaksanaan peninjauan lokasi (objek sengketa).

​Melalui surat resmi bernomor 41/Sp.PL/SNR/IV/2026 tertanggal 20 April 2026, Kantor Hukum Sena Neranda & Rekan melayangkan permohonan penjadwalan ulang peninjauan lapangan kepada Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti janji pimpinan Komisi I yang sebelumnya menyatakan akan turun langsung ke lokasi sebagai bentuk tanggapan atas pengaduan masyarakat.

​Ketidakhadiran PT NGK dalam RDP yang digelar di gedung DPRD kota Jambi, Kamis, 26 Februari 2026 lalu, menjadi sorotan tajam. Mangkirnya pihak pengembang dari panggilan resmi lembaga legislatif tersebut dinilai bukan sekadar urusan teknis, melainkan bentuk pengabaian terhadap marwah DPRD Kota Jambi sebagai institusi perwakilan rakyat.

​”RDP adalah forum terhormat untuk mencari solusi bagi warga. Jika pihak pengembang dengan mudahnya tidak hadir tanpa alasan yang jelas, ini menjadi catatan serius. Marwah DPRD kota Jambi dipertaruhkan jika tindakan seperti ini dibiarkan tanpa konsekuensi yang tegas,” tegas Sena Neranda, S.H.

​Ketidakhadiran tersebut juga memicu kecurigaan warga terkait itikad baik developer dalam menyelesaikan konflik penguasaan lahan yang diduga dilakukan tanpa hak di wilayah RT. 10 Kelurahan Mayang Mangurai tersebut.

​Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Jambi Cq. Ketua Komisi I tersebut, pihak kuasa hukum meminta ketegasan dewan untuk segera menetapkan jadwal peninjauan objek sengketa secara terbuka, objektif, dan proporsional.

​”Kami memohon kepada Komisi I DPRD Kota Jambi untuk memberikan penegasan terkait rencana peninjauan lokasi objek sengketa, dan menetapkan serta menyampaikan jadwal pelaksanaan peninjauan lapangan agar dapat dihadiri oleh seluruh pihak terkait,” ujar Sena

​Sena berharap agar proses fasilitasi yang dijalankan oleh DPRD Kota Jambi tidak jalan di tempat. Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan, terutama untuk memastikan bahwa tindak lanjut yang telah disepakati bersama dalam forum RDP dapat terealisasi sepenuhnya.

​Warga Mayang Mangurai berharap dengan turunnya anggota dewan ke lapangan, fakta-fakta terkait penguasaan fisik lahan oleh PT NGK dapat terlihat jelas, sehingga keadilan yang selama ini diperjuangkan warga segera menemui titik terang. Kejelasan jadwal peninjauan ini dipandang sebagai bentuk komitmen nyata DPRD Jambi dalam membela hak-hak konstitusional warganya di tengah kepungan kepentingan pengembang. (Tia/red)

Baca juga:

Mangkir dari Panggilan DPRD Kota Jambi, Sikap PT NGK Kecewakan Komisi I: “Ini Catatan Khusus Bagi Kami”