Dinas PUPR Gelontorkan Miliaran Uang Rakyat, Per ITem Proyek Jalan Tak Sampai 1 KM di Tanjabtim Jadi Sorotan, Segini Rinciannya

Dinas PUPR Gelontorkan Miliaran Uang Rakyat, Per ITem Proyek Jalan Tak Sampai 1 KM di Tanjabtim Jadi Sorotan, Segini Rinciannya

HALOINDONESIANEWS.COM, Tanjabtim- Sorotan tajam kini tertuju pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Berdasarkan data dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui sistem SIRUP LKPP tahun anggaran 2026, miliaran rupiah uang rakyat digelontorkan untuk proyek peningkatan jalan. Namun, di balik angka fantastis tersebut, muncul tanda tanya besar terkait efisiensi anggaran dan asas keadilan pembangunan bagi masyarakat.

Bagaimana tidak, anggaran bernilai miliaran rupiah ini dialokasikan untuk proyek fisik yang panjang jalannya bahkan tidak sampai 1 kilometer. Publik pun mulai mempertanyakan kelayakan harga per kilometer dari proyek-proyek infrastruktur di wilayah ini.

Berikut adalah rincian empat paket proyek bernilai fantastis yang berhasil dihimpun redaksi Haloindonesianews.com dari dokumen resmi SIRUP:

1. Proyek Jalan Menuju Desa Lambur Luar (Lanjutan)

Pada proyek ini, Dinas PUPR Kabupaten Tanjabtim mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp 2,2 miliar yang bersumber dari APBD 2026 (DBH Sawit). Ironisnya, volume pekerjaan peningkatan jalan ini hanya sepanjang 0,24 Km. Jika dikalkulasikan, biaya yang dihabiskan untuk proyek ini mencapai hampir Rp 9 miliar per kilometernya. Paket ini dijadwalkan melalui metode tender.

2. Proyek Jalan Simpang 4 Kantor Camat-Batas Kec. Nipah Panjang (Lanjutan)

Tak kalah mencengangkan, proyek Jalan Simpang 4 Kantor Camat-Batas Kec. Nipah Panjang (Lanjutan) yang bersumber dari dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ini menelan anggaran senilai Rp 8,7 Miliar. Anggaran luar biasa besar ini hanya diperuntukkan bagi volume pekerjaan sepanjang 0,76 Km.

Tingginya nilai proyek konstruksi jalan yang tidak sampai satu kilometer ini tentu memicu kritik terkait transparansi penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh dinas terkait.

3. Proyek Jalan Parit Selamat-Kuala Mendahara (Lanjutan)

Beralih ke Kecamatan Mendahara, proyek peningkatan jalan parit Selamat-Kuala Mendahara (Lanjutan) ini menelan anggaran sebesar Rp 1,9 Miliar dari APBD 2026. Alokasi dana yang mendekati angka dua miliar rupiah ini nyatanya hanya menghasilkan volume jalan sepanjang 0,21 Km. Proyek ini diumumkan pada 16 Juni 2026 dengan metode pemilihan tender.

4. Proyek Jalan Poros Sungai Lokan-Sungai Jambat

Terakhir, Proyek peningkatan jalan Poros Sungai Lokan-Sungai Jambat. Proyek jalan ini menelan anggaran Rp 780 Juta, bersumber dari APBD 2026. Dengan anggaran tersebut, volume jalan yang dibangun tercatat sangat minim, yakni hanya sepanjang 0,12 Km.

Melihat data di atas, masyarakat Kabupaten Tanjabtim patut bersikap kritis. Pembangunan infrastruktur jalan memang menjadi dambaan setiap warga demi kelancaran ekonomi, terlebih yang bersumber dari DBH Sawit maupun DAK. Namun, nilai nominal proyek yang membubung tinggi berbanding terbalik dengan volume fisik (panjang jalan dalam hitungan ratusan meter) memunculkan spekulasi dan kecurigaan.

Mengapa biaya per meter pembangunan jalan di wilayah-wilayah ini begitu fantastis? Apakah kondisi geografis memang ekstrem, ataukah ada dugaan ‘ongkos-ongkos’ lain yang membuat anggaran membengkak?.

Dinas PUPR Kabupaten Tanjabtim dan pihak legislatif selaku pengawas anggaran dituntut untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik.

Uang miliaran rupiah yang bersumber dari keringat rakyat harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan seefisien mungkin, bukan sekadar habis dalam proyek-proyek mini berharga fantastis. Masyarakat menunggu realisasi tender yang jujur dan hasil fisik yang benar-benar berkualitas di lapangan.(Rano)

Baca juga:

Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Tanjabtim Tahun 2026 Tembus Rp7,9 Miliar, Ini Rinciannya